Tentang Golkar, Jokowi, dan Demokrasi

Presiden Jokowi kembali mendapat sorotan karena namanya santer masuk dalam bursa pemilihan calon ketum Golkar. Padahal, Jokowi masih berstatus sebagai anggota PDI-P. Opini pun berkembang dalam masyarakat, yakni “keinginan” Jokowi untuk menjadi “bos” di partai berlogo pohon beringin akan kian mencederai demokrasi.

Keberadaan parpol memang signifikan dalam pentas politik karena perannya sebagai instrumen perebutan kekuasaan. Politik memerlukan kekuasaan karena ia mengasumsikan konflik kepentingan. Agar menghindari pertikaian karena konflik, politik menggunakan kekuasaannya untuk mencari titik kompromi. Pencarian titik kompromi inilah yang kemudian membidani kelahiran demokrasi. Oleh karena itulah, performa parpol akan menjadi penentu mutu demokrasi.

Hingga hari ini, Jokowi belum menyatakan tanggapan resmi. Akibatnya, rumor pun bergelinding liar di masyarakat. Apakah memang betul manuver politik Jokowi untuk menjadi orang nomor satu di Golkar akan merusak demokrasi kita?

Rupanya, wacana menjadikan Jokowi sebagai ketum Golkar datang dari internal partai. Ridwan Hisjam, anggota Dewan Pakar Golkar, merupakan pionirnya. “Saya mengusulkan Pak Jokowi menjadi calon ketua umum Partai Golkar. Apakah dia bersedia? Ya, kembali ke Pak Jokowi,” kata Ridwan (Kompas, 17/3/2024).

Mengapa wacana Jokowi sebagai ketum Golkar menguar? Alasannya karena Ridwan menilai rekam jejak pemerintahan Jokowi mencerminkan ideologi Golkar. Buktinya, masih kata Ridwan, Jokowi selalu menamai pemerintahannya sebagai Kabinet Kerja sejak periode pertama. Selain itu, Jokowi juga menempatkan kader Golkar sebagai menko pada periode kedua. Mereka adalah Luhut Binsar Pandjaitan, Airlangga Hartarto, Hadi Tjahjanto, dan Muhadjir Effendy. Artinya, Jokowi layak menjabat ketum Golkar karena adanya kedekatan ideologis—versi Ridwan.

Namun, apakah “kedekatan” ideologis cukup untuk mendudukkan Jokowi sebagai ketum Golkar? Ternyata tidak! Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai menetapkan beberapa syarat untuk jabatan ketum. Salah satu syaratnya adalah si calon harus menjadi kader partai selama lima tahun (Kompas, 18/3/2024). Dengan kata lain, Jokowi dapat merealisasikan hasratnya untuk menjadi ketum Golkar pada 2029 kalau mendaftar sebagai kader tahun ini.

Pertanyaannya, apakah Golkar rela mengubah AD/ART partai demi Jokowi? Entahlah. Dinamika politik Indonesia sulit diprediksi.

Golkar sedang menjebak dirinya dalam pragmatisme kalau benar mendaku Jokowi sebagai ketum. Pragmatisme selalu nir ideologi karena ia hanya berpihak pada kepentingan pribadi. Dampaknya, pragmatisme akan membunuh proses deliberasi, pendidikan, dan penguatan ideologi. Kaderisasi pun berhenti sebagai jargon dan AD/ART sekadar hiasan birokrasi belaka. Ketika pragmatisme bersinggasana, parpol segera kehilangan muruahnya sebagai penemu titik kompromi untuk meredam konflik kepentingan dalam masyarakat.

Efek langsung dari pragmatisme ini adalah parpol menjadi gagap berdemokrasi. Pertimbangan rasional, menjunjung moralitas, dan keberpihakan kepada rakyat akan menjadi tabu dalam percakapan politiknya. Kalkulasi kekuasaan—dalam artian negatif—akan mengambil alih posisi ideologi mekanisme partai. Kalau sudah begini, performa parpol mustahil akan selaras dengan nilai-nilai demokrasi.

Ketika nama Jokowi menyeruak dalam daftar bursa ketum, Golkar sebenarnya sedang menelanjangi dirinya di muka publik. Apalagi ketika usulan ini keluar dari mulut seorang anggota dewan pakar, mereka sedang menunjukkan betapa rendah harga diri partai. Mereka tidak percaya pada sistem sendiri sehingga membutuhkan orang luar untuk membesarkan partai.

Tak jadi soal, jika tendensi politik Golkar harus selalu dekat dengan penguasa. Masalahnya justru terletak pada, “Apakah kekuatan karakter mendasari kedekatan dengan rezim atau hanya keterampilan menjilat pantat penguasa?”

Sebagai partai tertua, Golkar seharusnya berperan sebagai teladan. Golkar memang bagian dalam skandal kecurangan Pemilu 2024 kemarin karena mereka juga mengambil keuntungan dari cawe-cawe Jokowi. Namun setidaknya, mereka bisa mempraktikkan demokrasi dalam lingkup internal partai. Kalaupun Golkar menginginkan Jokowi sebagai ketum, mereka harus menekuk lutut Presiden RI ke-7 itu di bawah aturan partai.

Kabar bahwa Jokowi masuk sebagai kandidat ketum Golkar memang masih rumor. Namun, untuk partai setua Golkar, rumor seperti ini adalah aib. Polemik internal untuk calon ketum dari luar partai menandakan Golkar sedang krisis kepercayaan diri. Fenomena ini menunjukkan mereka gagap berdemokrasi dan kurang terampil mengader anggota.

Persoalan bursa calon ketum Golkar bukanlah urusan partai belaka, melainkan berkaitan erat dengan masa depan demokrasi. Kita sulit memungkiri bahwa parpol adalah salah satu pilar demokrasi. Kemunduran demokrasi akan mengikuti ketika parpol membiasakan diri melanggar asas-asas internalnya sendiri. Itulah sebabnya, proses pemilihan ketum Golkar akan berkorelasi langsung dengan kemajuan demokrasi kita.