Developmentalisme Sen: Jalan Menuju Neoliberalisme

Oleh: Rinto Pangaribuan

Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu sebentar lagi. Calon Presiden (capres) sudah ada walau Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum resmi mengumumkan. Ketiga capres terdiri dari dua mantan gubernur dan satu orang mantan menteri. Media memang jarang mengulas visi-misi dan program ketiga calon. Entah kenapa, elektabilitas menjadi konten terseksi di koran-koran daring. Namun, ketiga capres mulai membicarakan program mereka lewat presentasi di hadapan Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) beberapa minggu lalu. Dari pemaparan ketiga kandidat, pembangunan tampaknya masih menjadi program primadona. Pengadaan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masih menjadi narasi utama mereka. Bahkan, ketiga calon lupa menempatkan isu-isu demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan sebagai prioritas. 

Developmentalisme dan Kebebasan

Presentasi program dari ketiga capres menunjukkan geliat Indonesia lima tahun ke depan akan sama seperti satu dekade terakhir. Orientasi pemerintahan kita akan tetap berada pada jalur developmentalisme. Apa sih developmentalisme? Apakah developmentalisme akan mendatangkan kebaikan atau keburukan? Jika mendatangkan kebaikan, apa saja tawarannya? Jika mendatangkan keburukan, bagaimana memperbaikinya? Buku tulisan Amartya Sen yang berjudul Development as Freedom menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas.

Amartya Kumar Sen lahir di India pada 1933. Dia adalah seorang ekonom sekaligus—bisa dikatakan—filsuf. Topik-topik tulisannya berkutat pada isu ekonomi, kesejahteraan, kemanusiaan, dan keadilan masyarakat. Dia menerima berbagai penghargaan karena gagasan-gagasannya tersebut. Walau belum pernah mengoleksi Nobel, karya-karya Sen kerap menjadi rujukan, khususnya ketika mempercakapkan dinamika peradaban pada negara-negara di Dunia Ketiga.

Latar belakang buku ini muncul dari pengamatan Sen terhadap perkembangan realitas sosial pada abad ke-20. Dia melihat kemiskinan, pelanggaran terhadap kebebasan politik, pengabaian terhadap hak perempuan, memburuknya ancaman krisis lingkungan, dan lambatnya pertumbuhan ekonomi menjadi fenomena di berbagai negara, termasuk negara kaya dan miskin (h. xi). Bank Dunia dan IMF, yang tadinya diharapkan sebagai rekan untuk mencari jalan keluar, ternyata berperilaku sebaliknya. Sen melihat peran dan ikut campur dua lembaga tersebut dalam proses pengambilan kebijakan publik di berbagai negara justru menambah keruh keadaan (h. xiii). Akar masalah dari keadaan ini, menurut Sen, terletak pada paradigma developmentalisme yang digunakan secara serampangan (h. xi–xii).

Buku ini bertujuan untuk membicarakan seluk-beluk dari developmentalisme. Sen menginvestigasi proses developmentalisme secara inklusif dengan mengintegrasikannya terhadap isu ekonomi, sosial, dan kesadaran politik (h. 8). Dia menaruh perhatian pada peran individu agar bersumbangsih langsung atau tidak langsung dalam mengentaskan berbagai problem sosial di ruang publik (h. 19). Oleh karena itulah, Sen menuliskan pemikirannya dengan sederhana sehingga para non-spesialis pun dapat menggumuli bilur-bilur pemikirannya (h. xiii). Untuk ringkasnya, tujuan Sen melalui buku ini adalah mendiskusikan developmentalisme dengan sederhana dan mengajak setiap individu menyingsingkan lengan untuk memperbaiki keadaan. Jadi, buku ini bersifat informatif sekaligus persuasif.

Sepertinya yang sudah terlihat dari judulnya, Sen mengambil kebebasan sebagai perspektif ketika menganalisis developmentalisme (h. 86, 297). Oleh karena itulah, Sen menarik definisi lain dalam merumuskan developmentalisme. Dia menghindari formula developmentalisme sebagai pertumbuhan ekonomi belaka dengan gross national product (GNP) sebagai acuan kemajuan pembangunan (h. 5, 15, 289, 295). Ketika orientasi pembangunan diletakkan hanya pada pertumbuhan ekonomi, berbagai masalah pun bermunculan. Misalnya, mekanisme pasar menjadi pemegang kendali kebijakan publik ketika tujuan dari pembangunan adalah ekonomi belaka (h. 7, 128). Ketidakadilan, pengingkaran terhadap hak-hak dasar politik, dan munculnya masyarakat termarginalkan menjadi konsekuensi ketika pasar dibiarkan menjadi raja (h. 7, 15, 27–28). Kebijakan berbasis ekonomi, pada akhirnya, menurut Sen, memang akan menciptakan efisiensi, namun juga melahirkan kesenjangan (h. 107). Bahkan, developmentalisme jenis ini akan mengkhianati hakikat demokrasi sehingga membuka peluang untuk munculnya otoritarianisme, mafia ekonomi yang terorganisasi, dan korupsi (h. 16, 149, 268, 275–278). Dampak terburuk dari teori pembangunan dengan orientasi ekonomi adalah pengingkaran terhadap derajat kemanusiaan (h. 292-297). Manusia tidak lagi dilihat berdasarkan kemampuannya (human capabilities), melainkan sebagai instrumen penghasil kapital (human capital).

Pusat persoalan developmentalisme yang berorientasi ekonomi terletak pada penyangkalan mereka terhadap kebebasan sebagai elemen konstitusional dari kemanusiaan. Pada bagian Pendahuluan, Sen langsung menandaskan bahwa developmentalisme adalah “proses perluasan kebebasan nyata yang dinikmati masyarakat.” Dengan kata lain, kebebasan menjadi sentral dari pembangunan (h. 3–4). Namun, definisi ini bukan berarti menampik pertumbuhan ekonomi. Bagi Sen, kemajuan ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, isu perempuan, dan berbagai bidang kehidupan perlu mendapat perhatian. Hanya saja, kebebasan mesti menjadi perekat semua bidang tersebut sehingga tercipta jalinan harmonis (h. 10–11).   

Developmentalisme dan Demokrasi

Sen memang berusaha melihat segala sesuatu dengan berimbang. Dia jauh dari kesan naif ketika menelaah berbagai persoalan sosial yang dikemukakannya. Walau mengkritik orientasi ekonomi, dia tidak serta-merta membuang mekanisme pasar (h. 6, 147). Dia menganggap peran pasar penting dalam pembangunan. Hanya saja, dia mengantisipasi agar pasar jangan sampai menihilkan kebebasan manusia (h. 9, 29, 41). Sebaliknya, kebebasan seharusnya menjadi prosedur utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (h. 32–33, 37) sehingga menjauhkan dampak pembangunan dari kehancuran (h. 51). Sen berharap pasar yang menjamin kebebasan akan menciptakan keadilan dan mengurangi kesenjangan sosial (h. 143).

Karena memandang urgensi kebebasan dalam pembangunan, demokrasi dan partisipasi publik menjadi vital dalam mekanisme developmentalisme ala Sen (h. 52–53, 150). Sen mengadvokasi untuk mengembangkan diskusi publik guna mengawasi atau mengusulkan alternatif kebijakan publik (h. 110, 123, 148, 158). Diskusi publik berguna untuk memadukan antara teori dan realitas konkret di lapangan (h. 132). Oleh karena itulah, relasi antara kepentingan ekonomi dan kebebasan politik adalah konstruktif menurut Sen (h. 153). Kedua hal tersebut hanya dimungkinkan untuk menyukseskan pembangunan jika demokrasi dijamin eksistensinya (h. 157).

Anti Developmentalisme atau Penganut Neoliberalisme

Akan tetapi, penitikberatan Sen pada kebebasan justru menjadi bumerang. Kebebasan versi Sen berangkat dari asumsi Adam Smith (h. 6, 11). Smith mengasumsikan kebebasan dalam transaksi jual beli. Agar proses pertukaran berlangsung adil dan seimbang, Smith mewajibkan semua peserta harus dalam kondisi bebas atau tanpa paksaan (Turner 2008, 23). David Hume akan meradikalkan konsep ini menjadi cikal-bakal liberalisme dalam jubah laissez-faire. Akar dari konsep laissez-faire datang dari kaum Physiocrats, yaitu sebuah mazhab ekonomi di zaman Perancis Kuno. Mereka meyakini pengelolaan alamiah (government of nature) terhadap ekonomi. Ekonomi akan stabil jika dibiarkan berjalan apa adanya (Cayla 2021, 78). Pembiaran aktivitas ekonomi—dengan kata lain kebebasan—menjadi karakteristik dari liberalisme. Dengan kata lain, hipotesis awal menunjukkan bahwa Sen adalah seorang liberal.

Kemudian, sejarah menunjukkan secara terang-terangan kegagalan liberalisme. The Great Depressions yang melanda dunia pada 1930-an menjadi bukti liberalisme telah kandas. Inilah yang menjadi latar belakang Walter Lippmann—seorang intelektual publik AS—menggagas neoliberalisme sebagai usaha untuk memperbaiki liberalisme. Lippmann menilai liberalisme gagal karena mengesampingkan peran negara dan pemerintah untuk mengatur aktivitas ekonomi (Lippmann 1938, 221). Lippmann ingin mengatakan laissez-faire adalah omong kosong besar. Untuk menyelesaikan krisis ekonomi itu, Lippmann dan beberapa intelektual lainnya dalam sebuah kolokium justru mendorong peran negara dan pemerintah untuk “mencampuri” aktivitas pasar (Reinhoudt dan Audier 2018, 34). Dari kolokium inilah istilah neoliberalisme pertama kali lahir.

Sen juga memiliki posisi serupa dengan Lippmann. Kebebasan, kebijakan publik, dan kemajuan ekonomi bisa berdiri jika negara memainkan perannya (h. 178). Sen juga berpendapat serupa dengan Lippmann bahwa kelaparan dan kemiskinan terjadi karena negara salah urus (h. 257). Sen jujur mengakui bahwa kapitalisme bisa berdiri jika ditopang oleh sebuah struktur yang kuat (h. 263). Ide kebebasan ala Sen akan mentok jika negara absen (h. 41). Artinya, kebebasan dan pertumbuhan ekonomi dapat terwujud jika dipanitiai oleh negara atau pemerintah. Dalam hal ini, Sen bukanlah seorang anti-developmentalisme. Sebaliknya, sebagai hipotesis terakhir, dia adalah seorang penganut neoliberalisme.

Jika Sen memang demikian, besar kemungkinan, usulannya tentang kemajuan peradaban akan mengalami hal serupa dengan nasib neoliberalisme. Dalam jurnalnya, Rinto Pangaribuan menunjukkan dampak buruk dari neoliberalisme yang merambah hampir semua bidang kehidupan (Pangaribuan 2023). Pangaribuan menyimpulkan semua bentuk pemerintahan yang menitikberatkan orientasi pada ekonomi akan menimbulkan permasalahan.

Dalam hal ini, Sen mencoba bersikap realistis. Dia ingin mengabdi kepada dua tuan, yaitu kebebasan dan kemajuan ekonomi. Saya dapat memaklumi sikap Sen. Hanya saja, harapannya pada kehadiran negara untuk menyelesaikan segala perkara justru akan mengecewakannya. Sen mengasumsikan negara merupakan entitas netral. Namun, pengandaian ini tentu saja hanyalah ilusi. Negara selalu condong pada kelas dominan dan penguasa sejak awal kelahirannya (Marx dan Engels 1975, 46). Engels tegas mengatakan, “Negara modern, apa pun bentuknya, pada hakikatnya adalah mesin kapitalis, negara kapitalis, personifikasi ideal dari seluruh modal nasional,” (Marx dan Engels 1987, XVI). Artinya, ketika Sen menggantungkan harapannya pada negara, dia hanya akan mendapati berbagai kebijakan publik yang menguntungkan para borjuis.

Dengan demikian, Sen mengabaikan satu persoalan pokok yang menjadi akar dari kemiskinan, kelaparan, dan kesenjangan sosial, yaitu modus produksi kapitalisme. Sen sama naifnya dengan pentolan penganut paham neoliberalisme, seperti,  Lippmann, Hayek, dan Friedman yang meyakini kapitalisme hanya perlu dimodifikasi, bukan digulingkan. Sikap permisif Sen terhadap kapitalisme terlihat dari komentar normatifnya. Dia mengacu pada pemikiran Max Weber bahwa sebuah sistem etika tertentu akan membuat kapitalisme bekerja efektif (h. 263). Namun, persoalannya adalah dari manakah etika bermunculan? Jika mengacu pada pemikiran Marx, bukankah etika adalah produk intelektual dari kelas penguasa (Marx dan Engels 1975, 59)? Dengan kata lain, Sen ingin mengatakan kapitalisme akan efektif jika ditopang oleh etika kapitalisme sendiri. Bukankah pendapat Sen terdengar absurd?

Kesimpulan

Secara pribadi, saya mengakui kurang menyukai beberapa argumen-argumen Sen. Sen, tak lebih dan tak kurang, hanyalah seorang neolib. Gagasan neoliberalisme hanya mendatangkan kerugian bagi peradaban manusia. Sejarah dan realitas kontemporer kita saat ini telah membuktikan klaim ini. Namun, walau demikian, setidaknya Sen berhasil melihat sisi gelap dari pembangunan. Usulnya bahwa pembangunan bukan hanya melulu persoalan ekonomi layak mendapat apresiasi. Hanya saja, tawaran solusi dari Sen masih bersifat normatif. Dia sama sekali tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan, kelaparan, penindasan terhadap perempuan, dan problem-problem sosial lainnya. Selama negara masih menjabat sebagai panitia kapitalisme, kita mustahil mengharapkan keberpihakannya kepada orang miskin. Berharap pada negara dalam konteks kapitalisme adalah kesalahan terbesar Amartya Sen. 

Daftar Acuan

Cayla, David. 2021. Populism and Neoliberalism. London & New York: Routledge.

Lippmann, Walter. 1938. The Good Society. Boston: Little, Brown and Company.

Marx, Karl, dan Frederick Engels. 1975. Collected Works 5. New York: International Publishers.

———. 1987. Collected Works 25. New York: International Publishers.

Pangaribuan, Rinto Fransiscus. 2023. “Kritik Teologis dari Perspektif John Calvin terhadap Pemikiran Walter Lippmann tentang Neoliberalisme.” Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat 10 (1): 23–54. https://doi.org/10.33550/sd.v10i1.346.

Reinhoudt, Jurgen, dan Serge Audier. 2018. “Introduction.” Dalam The Walter Lippmann Colloquium, 3–52. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-65885-8_1.

Turner, Rachel S. 2008. Neo-Liberal Ideology. Edinburgh: Edinburgh University Press.